Int.

TANJUNG SELOR, kaltaraupdate.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus kembali menyiapkan strategi untuk bergegas menyelesaikan problematika kegiatan perdagangan dalam negeri yang belum selesai. Baik di wilayah perdesaan, perkotaan hingga daerah perbatasan dan pedalaman.

Ada lima permasalahan utama yang menjadi perhatian serius. Yakni ketersediaan komoditas, panjangnya rantai distribusi, aksesibilitas wilayah, laju inflasi berikut stabilitas harga yang diterima masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltara, Hartono melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Hasriyani, secara umum menjelaskan, problematika kegiatan perdagangan di Kaltara secara umum tergolong sebagai dampak sebab-akibat.  Ketersediaan komoditi, misalnya, dinilai Hasriyani menjadi  indikator yang terlebih dahulu diselesaikan.

Adapun mengingat posisi Kaltara yang masih sebagai daerah konsumen, pemerintah secara umum sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah di daerah lain. Melalui nota kesepahaman yang telah ditandatangani dalam forum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menandakan adanya jaminan dukungan dari provinsi lain yang berperan sebagai daerah produsen di tahun 2020.

“Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Kaltara memang menggantungkan sebagian besar kebutuhan masyarakat dari pasokan daerah lain. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan sudah langsung turun tangan. Sehingga dipastikan matrik perdagangan kita tidak akan defisit,” kata Hasriyani saat disua kaltaraupdate.co, Kamis (1/1/2020).

Untuk masalah rantai distribusi, katanya, pemerintah dinilai membutuhkan kerjasama dari pihak distributor. Sehingga rentang alur produk sampai dari produsen ke konsumen tidak terlalu panjang. Mengingat kondisi tersebut dapat membuat harga produk lebih melambung tinggi.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Pola Distribusi Komoditas Strategis Tahun 2018 mencatat, Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas beras medium, daging ayam, minyak goreng dan telur ayam di Kaltara berada di atas rerata nasional.  Kondisi ini, mencerminkan bahwa konsumen harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bisa mendapatkan komoditas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya biaya distribusi yang jauh lebih tinggi.

“Artinya kita berharap alur distribusi ini bisa dipangkas. Atau setidaknya lokasi pengambilan komoditi dari distributor, kami usahakan bisa dari daerah lain yang lebih dekat,” ujarnya.

Selanjutnya untuk persoalan aksesibilitas yang menghambat produk dalam negeri diterima masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan, ia mengklaim bahwa kondisi tersebut sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Baik dengan masuknya program tol laut, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang, dan peran pemerintah pusat dalam memperbanyak kuantitas Rumah Pangan Kita.

“Sebenarnya saudara kita di wilayah perbatasan ini welcome saja kok dengan produk-produk dalam negeri. Buktinya ketika kita beberapa kali melakukan operasi pasar ke sana, barang-barang juga habis terbeli. Tinggal sekarang kami berupaya agar bisa memfasilitasi itu bisa berkelanjutan. Apalagi dalam waktu dekat juga Toko Indonesia sudah bisa mulai beroperasi,” jabarnya.

Terakhir untuk inflasi bahan makanan sebagai indikator stabilitas harga daerah, Hasriyani menargetkan dapat berbanding lurus dengan rampungnya regulasi mengenai harga bahan pokok dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan adanya dasar hukum yang dimaksud, maka Tim Satgas Pangan bisa langsung melakukan penindakan bagi oknum pedagang nakal yang menjual harga di atas batas tersebut.

“Pergub nanti terutama mengatur harga-harga bahan makanan yang rentan naik, terutama pada momen-momen tertentu. Seperti telur ayam, daging ayam ras, daging sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih dan komoditi sejenis lainnya. Dengan begitu, kita harapkan pedagang bisa lebih bijak dalam memberikan harga kepada konsumen,”jelasnya. (ku42)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here