(/Ist)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat agar Tanjung Selor segera dimekarkan menjadi kota.

Seperti diketahui, sebagai ibukota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor hingga saat ini masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Bulungan. Padahal sesuai ketentuan, semestinya berstatus sebagai kota.

Beberapa yang sudah dilakukan Pemprov Kaltara dalam upaya percepatan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Di antaranya memfasilitasi penyerahan berkas usulan pembentukan Kota Tanjung Selor ke pemerintah pusat. Termasuk melakukan desakan ke pusat, dalam hal ini ke Kemendagri.

Bahkan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, Pemperov fasilitasi audiensi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor.

Begitu pun dengan pendanaan, Pemprov Kaltara telah mendanai untuk perbaikan dokumen naskah akademik pembentukan Kota Tanjung Selor sesuai dengan arahan Mendagri pada saat audiensi pembentukan Kota Tanjung Selor 30 Januari 2020.

Dikonfirmasi terkait progress terkini usulan DOB Tanjung Selor, Kepala Bagian (Kabag) Penataan Daerah dan Pertanahan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltara, Hartono mengatakan, sampai saat ini, Pemprov Kaltara berhasil mencapai tahap proses penyusunan perbaikan naskah akademik sesuai dengan arahan Mendagri.

“Jika perbaikan naskah akademik tidak selesai pada Perubahan APBD 2020, maka akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Lalu, selanjutnya mendorong dan fasilitasi percepatan pembentukan kelurahan dan kecamatan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebagai kelengkapan persyaratan teknis pembentukan Kota Tanjung Selor,” ungkapnya.

Ditegaskan Hartono, perihal pembentukan kelurahan dan kecamatan yang akan menjadi wilayah Kota Tanjung Selor sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan. “Termasuk juga dengan anggaran pemekaran kelurahan dan kecamatan di Bulungan. Sedianya, pada TA 2020 berdasarkan koordinasi kami dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Bulungan, pada mulanya sudah dianggarkan namun terjadi recofusing dikarenakan pandemi ini. Sehingga, progres pelaksanaan pemekaran kelurahan dan kecamatan tertunda hingga tahun ini,” ulasnya.

Sebagai informasi, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persyaratan dasar dalam pemekaran daerah meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan kecamatan. Serta, kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Kota Tanjung Selor, Pemprov kini juga memfasilitasi usulan pembentukan DOB lainnya di Kaltara. Di antaranya usulan DOB Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Krayan serta Apau Kayan. Kesemuanya telah disampaikan usulannya ke Kemendagri. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here