Int.

JAKARTA, kaltaraupdate.co – Sejak dilantik hampir dua bulan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan berbagai perubahan. Terbaru, setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi se-Indonesia, Nadiem membuat kebijakan untuk menghapus UN (Ujian Nasional), dan menggantikan dengan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Termasuk penghapusan UN, Mendikbud bakal menerapkan empat inisiatif ‘Merdeka Belajar’. Ada 4 perubahan yang digulirkan, di antaranya kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) hingga pelonggaran sistem jalur zonasi sekolah.

Berikut 4 perubahan yang dijalankan Nadiem.

1. Ganti USBN

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) selama ini menentukan kelulusan siswa sekolah. Nadiem akan mengganti USBN itu dan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membikin ujian secara otonom. Namun ini belum bersifat wajib bagi sekolah.

“Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. Bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja,” kata Nadiem. Anggaran yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan USBN akan dialihkan untuk peningkatan kualitas guru.

2. Hapus UN

Ujian Nasional (UN) bakal dihapus pada 2021 nanti, diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Pelaksanaan ujian pengganti UN akan digelar di tengah jenjang, bukan di ujung jenjang seperti UN saat ini.

Alasannya, pertama, ujian di tengah jenjang memungkinkan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang, entah itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Perbaikan berdasarkan hasil asesmen dan survei tak akan bisa dilakukan bila hasilnya baru diketahui di akhir jenjang pendidikan.

Hasil dari ujian itu bakal menunjukkan kepada guru-guru, siswa mana saja yang membutuhkan bantuan ekstra supaya kualitasnya bisa sesuai target. Alasan kedua, asesmen di tengah jenjang diterapkan agar tak ada lagi ujian akhir yang bikin stres siswa dan orang tua.

Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan dengan bantuan organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia (World Bank).

3. Dokumen Rencana Pembelajaran Cukup 1 Halaman

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat 11 komponen meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar, hingga alokasi waktu. Tentu dokumennya tebal. Setiap wajib menyusun RPP secara lengkap. Kini, Nadiem menyederhanakan RPP ini. “Kita akan mengubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana, cukup satu halaman saja untuk RPP,” kata Nadiem.

Nadiem berpendapat, esensi pembelajaran yang terkandung dalam RPP lebih penting ketimbang dokumen RPP itu sendiri. Dengan penyederhanaan penyusunan RPP, dia berharap beban guru berkurang.

4. Melonggarkan Zonasi

Nadiemmelonggarkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menaikkan kuota penerimaan siswa berprestasi dua kali lipat ketimbang kuota sebelumnya, dari yang tadinya 15% menjadi 30 persen.

Persentase kuota untuk siswa dalam zona sekolah diturunkan dari yang tadinya 80% menjadi 50%. Nadiem beranggapan tak semua daerah sudah mampu menerapkan sistem zonasi secara kaku. Juga, siswa berprestasi juga perlu untuk diakomodasi supaya bisa bersekolah di tempat favorit. “Zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi. Kita memberi langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia,” kata Nadiem.

 

Kuota sistem zonasi sekolah ala Nadiem:

50% untuk jalur zonasi

30% untuk jalur prestasi

15% untuk jalur afirmasi

5% untuk jalur perpindahan domisili orang tua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here